MOTO PENGADILAN NEGERI CIBADAK

“B.E.R.K.A.H

“BERTANGGUNG JAWAB,ELOK,RAJIN,KONSISTEN,AKUNTABLE,HANDAL”

Penelusuran Perkara

E-Tilang

E-Court

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berita Terkini

MA BUKA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XI TAHUN 2019

Admin

12 Feb , 2019

Jakarta-Humas, Senin 11 Februari 2019. Mahkamah Agung RI. Membuka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XI Tahun 2019. Berdasarkan Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahap XI Tahun 2019. Nomor : 06 /Pansel/Ad Hoc TPK/II/2019. Tertanggal 11 Februari 2019.

Lebih Lanjut

Berita Mahkamah Agung

Pengumuman Mahkamah Agung

Berita Badilum

Pengumuman Badilum

  • -

Penelusuran Cepat Perkara dari Data Mahkamah Agung

Informasi bantuan hukum untuk pencari keadilan

Unduh formulir pengajuan perkara Pidana.

 

Data Perkara dan Putusan Pengadilan.

Informasi

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

 Website Pengadilan Negeri Cibadak merupakan wadah kami untuk memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Pengadilan Negeri Cibadak, namun apabila informasi yang anda butuhkan tidak tersedia pada website ini, anda berhak untuk mengajukan Permohonan Memperoleh Informasi melalui Prosedur Biasa atau Prosedur Khusus

Perbedaan kedua jenis prosedur memperoleh informasi tersebut diatas dapat dilihat selengkapnya dengan mengunjungi tautan dibawah ini

Lihat

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi penelusuran perkara berbasis web yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi menyangkut perkara di Pengadilan.

SIPP menyajikan data untuk perkara yang sedang diproses, sedang ada upaya hukum seperti Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) maupun yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

Lihat

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu

 Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lihat

-

Link Terkait